Register
Get Personalized Here!
RegisterGet Personalized Here!
"Tanggal 4 kau hadir. Saya akan bicara di situ. Saya jelaskan semua yang sebenarnya," kata Andi Ayyub sai pelantikan empat orang hakim agung di Gedung MA Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).
Ia mengatakan, meski pemanggilan dirinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyalahi prosedur, dia akan tetap menghadiri persidangan. Seharusnya kata dia, pemanggilan hakim agung sebagai saksi dalam peradilan harus atas izin presiden.
"Tapi untuk semangat pemberantasan korupsi, saya akan hadir," katanya.
Sebelumnya, Andi Abu Ayyub Saleh disebut meminta sejumlah uang terkait perngurusan perkara kasasi milik terdakwa Hutomo Wijaya Onggowarsito (HWO) yang masuk ke MA. Hal itu terungkap dari kesaksian staf kepaniteraan yang bekerja padanya, Suprapto. Ketika bersaksi untuk terdakwa Djodi Supratman, Suprapto mengaku untuk membantu kasasi perkara pidana yang dimintakan oleh Djodi dijanjikan mendapat komisi sebesar Rp 150 juta.
Tetapi, kemudian Suprapto mengatakan bahwa Andi Abu Ayyub Saleh selaku hakim pembaca dua meminta tambahan, sehingga permintaan komisi menjadi Rp 250 juta. Selanjutnya, Suprapto mengatakan, Andi Abu Ayyub kembali meminta tambahan Rp 300 juta. Walaupun, akhirnya menyatakan tidak bisa membantu memuluskan keinginan, yaitu mengabulkan kasasi jaksa untuk menghukum terdakwa Hutomo Wijaya Onggowarsito.
"Penambahan Rp 300 juta dari Bapak saya (Andi Abu Ayyub)," kata Suprapto ketika bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Djodi Supratman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/10).
Namun, lanjut Suprapto, uang komisi tersebut belum ada yang terealisasi atau diterima olehnya maupun Andi Abu Ayyub.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
"Kami meminta Mendagri agar memberikan teguran keras kepada ormas yang melakukan tindak kekerasan atas dasar agama, ideologi, atau apapun," ujar Wakil Ketua YLBHI, Gatot Rianto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Kedua ormas tersebut, katanya, telah melakukan pelanggaran tentang hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi. "Perbuatan mereka jelas melanggar hak konstitusi dan hak asasi manusia. Ini juga merupakan perbuatan kriminal yang harus diproses secara hukum," imbuhnya.
Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian, baik Polri maupun Polda Yogya, untuk mengusut secara tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia berharap tindakan tegas aparat kepolisian mencegah aksi serupa di masa yang akan datang.
Seperti diketahui, massa dari FAKI dan FKPPI tiba-tiba merangsek masuk ke Padepokan Santi Dharma Bendungan Sidoagung Godean, Sleman, Yogyakarta, Minggu (27/10/2013). Ketua FAKI Burhanuddin menuding pertemuan itu adalah kongres kader-kader komunis yang dihadiri keluarga dan anak-anak korban tragedi 1965.
Panitia pertemuan itu Irina (51) membantah tudingan bahwa dirinya mengadakan kongres kader komunis. Menurutnya, pertemuan yang hanya akan dihadiri oleh 15 orang itu tidak membicarakan agenda khusus yang bermuatan politik.
"Kami juga sudah sampaikan bagi mereka yang merasa khawatir, silakan datang, duduk, dengar apa yang terjadi dalam pertemuan itu," tandasnya.
Editor : Hindra Liauw
"Untuk Rp 2 miliar terdakwa (Budi Susanto) suruh saya antar ke Korlantas. Pak Djoko enggak ada, jadi disuruh antar ke Tiwi. Tapi yang terima Erna," terang Sukotjo saat bersaksi untuk Budi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (29/10/2013).
Menurut Sukotjo, saat itu Erna meminta agar kardus uang diletakkan di bawah meja. Kemudian Erna mengatakan bahwa kardus itu telah ditunggu-tunggu oleh Djoko.
"Katanya (Erna), taruh saja di bawah meja. Ini sudah ditunggu-tunggu oleh Kakor (Djoko)," kata Sukotjo.
Sukotjo mengatakan, awalnya Budi meminta dirinya menyiapkan uang Rp 4 miliar. Uang tersebut kemudian diletakkan dalam dua kardus, masing-masing Rp 2 miliar. Sebanyak Rp 2 miliar sebelumnya telah diserahkan langsung pada Budi.Budi adalah Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), perusahaan yang memenangkan proyek pengadaan alat driving simulator SIM di Korlantas Polri.
Sementara, Sukotjo sebagai Direktur PT ITI sebagai perusahaan rekanan yang diminta Budi mengerjakan proyek simulator. Budi didakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 88,4 miliar. Dia juga dianggap telah memperkaya orang lain yaitu mantan Kakorlantas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Susilo sebesar Rp 36,9 miliar, Wakakorlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo sebesar Rp 50 juta, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang sebesar Rp 3,9 miliar.
Kemudian, telah memperkaya Primkoppol Polri senilai Rp15 miliar. Perbuatannya disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp144,984 miliar atau Rp121,830 miliar dalam perhitungan kerugian negara oleh ahli dari BPK RI.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Anggota Kompolnas M Nasser mengatakan, selama ini pengawasan terhadap anggota kepolisian masih lemah. Akibatnya, banyak penyidik polisi terutama mereka yang bekerja di kepolisian daerah yang bermain kasus. Sayangnya, Nasser tak menyebutkan jumlah kasus tidak jelas yang ditangani penyidik.
"Integritas hampir tak tersentuh. Banyak penyidik daerah yang bermain dengan perkara. Ini merusak reputasi Polri. Itu saya kira tugas nomer satu Pak Sutarman," kata Nasser kepada wartawan saat ditemui usai kegiatan penyerahan memori sertijab.
Nasser mengungkapkan, memang bukan persoalan mudah untuk mengawasi kinerja anggota kepolisian di lapangan. Pasalnya, institusi Polri memiliki sekitar 400 ribu anggota.
Meski begitu, Nasser mengatakan, jika pengawasan internal anggota kepolisian merupakan hal penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari Sutarman. Jika tidak, masyarakat akan sulit mempercayai Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan tindak pidana.
"Secara keseluruhan, Timur itu dari 2011-2013, tidak memberikan penekanan pada pengawasan. Seluruh anggota kepolisian harus diawasi. Sehingga tidak ada yang keluar rel," kata Nasser.
Editor : Caroline Damanik
Prabowo yang mendapatkan 16,7 persen suara responden tersebut mengalahkan Megawati Soekarnoputri (12,5 persen), dan Aburizal Bakrie (10,9 persen). “Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah, seandainya hari ini Pemilu, siapa yang Anda pilih. Kami mengajukan pertanyaan tertutup dan hasilnya yang tertinggi Prabowo,” kata peneliti PWS Imam Sofyan di Jakarta, Minggu (27/10/2013).
Survei ini dilakukan terhadap 1.070 responden di 34 provinsi dalam kurun waktu 21 September hingga 24 Oktober 2013. Responden dalam survei ini sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah dengan latar pendidikan sebagian besar lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Metode survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan pedomen kuesioner.
Masih berdasarkan suvei itu, capres yang menempati urutan keempat adalah Jusuf Kalla (9,4 persen), diikuti Surya Paloh (7,6 persen), Rhoma Irama (6,4 persen), dan Wiranto (6,1 persen), Mahfud MD (5,7 persen) Hatta Rajasa (4,2 persen), Yusril Ihza Mahendra (2,1 persen), Surayadharma Alie (0,6 persen), sisanya adalah repsonden yang menjawab rahasia sebanyak 3,8 persen, dan tidak menjawab dan tidak tahu sebanyak 12,9 persen.
“Kami mengajukan pertanyaan tertutup terhadap responden dalam survei ini,” ujar Imam.
Adapun calon presiden yang dimasukkan sebagai pilihan adalah mereka yang sudah resmi diusung partai politik atau dimunculkan partainya masing-masing. Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang merajai hasil survei-survei belakangan ini tidak dimasukkan sebagai pilihan. PWS menempatkan Jokowi sebagai pilihan dalam survei lainnya, yakni tokoh muda yang dapat menjadi alternatif sebagai capres 2014. Dalam survei mengenai tokoh muda berpotensi itu, Jokowi menempati urutan nomor satu di PDI-Perjuangan dengan suara responden 70,1 persen, diikuti Puan Maharani (15,7 persen), dan Pramono Anung (3,9 persen), sementara sisanya, sebesar 10,1 persen memilih tidak menjawab.
Editor : Egidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim bahwa partainya tidak mampu membiayai kampanye besar-besaran untuk menghadapi pemilu 2014. Menurutnya, Demokrat tidak seperti parpol lain yang berlimpah modal.
Hal itu dikatakan SBY saat membuka acara Temu Kader dan Perayaan HUT Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2013).
Awalnya, SBY bercerita ketika dirinya berkeliling ke beberapa provinsi belakangan ini dalam rangka kunjungan kerja sebagai Presiden. Menurutnya, sangat sedikit atribut kampanye yang dipasang Demokrat seperti bendera, baliho, billboard.
"Kalah jauh dibandingkan partai lain. Saya tidak salahkan siapa-siapa karena memang kita tidak punya kemampuan melimpah ruah untuk membiayai semua kegiatan itu," kata SBY.
Lantaran merasa tidak punya modal banyak, SBY mengajak para kader bergotong royong menyumbangkan uang semampunya. Gotong royong itu, menurut SBY, sudah dilakukan ketika membiayai kongres luar biasa (KLB) di Bali beberapa waktu lalu.
"Saya senang sekali, saya trenyuh, waktu kita melaksanakan kongres luar biasa di bali, kita iuran kencrengan. Ada yang Rp 100 ribu, Rp 1 juta, Rp 5 juta. Gerakan kencrengan ini baik, halal, sah, dan menunjukkan bahwa meski kita tidak ada konglomerat, tapi kita mengumpulkan kencrengan demi membiayai kegiatan partai kita," kata SBY.
"Tolong kalau memang tidak mudah berbicara di media massa, rajinlah berbicara dengan sadara-saudara kita di desa-desa, di kampung-kampung dan sebagainya. Kita tidak mungkin pasang iklan besar-besar, itu ratusan miliyar rupiah, bahkan kalau (dipasang) 2-3 tahun itu triliunan rupiah biayanya. Kita tidak mampu," tambah SBY kemudian.
Editor : Caroline Damanik
"Ini mengecewakan, karena sebenarnya masyarakat ingin pemererintah menindak tegas organisasi yang melakukan kekerasan, bukan menjalin kerja sama," kata Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq di Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Ia mengatakan, dalam menggandeng masyarakat yang diajak bekerja sama, pemerintah harus lebih selektif. Pasalnya, ada ormas-ormas yang justru kontraproduktif terhadap kinerja pemerintahan karena kerap melakukan kekerasan.
“Mendagri seharusnya lebih berhati-hati dalam menyarankan kerja sama dengan organisasi yang selama ini dipandang masyarakat sering melakukan kekerasan dan tidak sportif,” tuturnya.
Soal pernyataan Gamawan yang mengatakan bahwa FPI adalah aset bangsa, menurut Fajar semua ormas memang aset bagi kemajuan bangsa. Tetapi, kata dia, Mendagri semestinya melihat secara komprehensif apakah selama ini FPI lebih banyak berkontribusi positif bagi bangsa atau sebaliknya.
Sebelumnya, Gamawan mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan ormas. Menurutnya, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.
"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan di Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Editor : Hindra Liauw
"Diperlukan penyederhanaan persyaratan membangun usaha itu. Jangan sampai ada pemikiran, semakin banyak syarat, semakin berwibawa pemerintah. Karena itu, sederhanakan (prosedur pembuatan izin usaha)," kata Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013 di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).
Dia mengatakan, pemerintah daerah harus menghapuskan persyaratan yang tidak diperlukan. Misalnya, surat yang memang tidak harus ditandatangani kepala daerah, tidak perlu disampaikan agar kepala daerah tidak terlalu banyak terlibat.
"Kepala daerah jangan ikut campur soal perizinan. Kalau bisa, apa yang harus ditandatangani kepala daerah, itu saja yang melibatkan kepala daerah. Itu pun tidak perlu bertemu dulu baru diproses ijinnya," katanya.
Menurutnya, semakin pendek proses pengurusan izin akan semakin baik. Meski demikian, lanjut Gamawan, jangan sampai mengabaikan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Gamawan mengatakan, berdasarkan hasil survey doing business pada 2012 oleh International Finance Coorporation (IFC),World Bank, Indonesia berada pada peringkat 129 dari 183 negara dalam hal kemudahan berusaha.
Sedangkan di kawasan ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 5 dari 10 negara. Dikatakannya, perlu waktu 47 hari dalam menyelesaikan perizinan memulai usaha di Indonesia. Sedangkan di Malaysia kurang dari 30 hari, di Thailand kurang dari 14 hari, bahkan di Singapura tidak sampai 2 jam.
"Kapan kita bisa lima jam saja. Untuk itulah saya minta PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) dimaksimalkan," kata Gamawan.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
“Hari ini KPK melakukan kegiatan meminta keterangan dan dokumen ke sejumlah pihak di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan,” kata Johan melalui pesan singkat.
Informasi yang diperoleh Kompas.com, sekitar pukul 11.00 WIB, sejumlah petugas KPK menyambangi kantor Dinas Kesehatan Tangsel di kawasan Wita Naharja, Pamulang. Di kantor Dinkes, para petugas terlihat keluar masuk gedung.
Saat keluar gedung, salah satu petugas terlihat membawa amplop merah yang belum diketahui isinya. Mobil KPK juga terlihat keluar masuk kompleks Dinkes. Tidak ada komentar yang disampaikan para petugas KPK kepada wartawan. Mereka tampak tidak mengenakan rompi KPK, namun terlihat menutupi wajahnya dengan mengenakan masker. Hingga pukul 14.40 WIB, petugas KPK masih berada di kantor Dinkes. Informasinya, petugas KPK juga mendatangi kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany di Setu.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
"Itu sangat tendensius," kata Megawati, seusai menemui buruh di sebuah perusahaan swasta, di Tangerang, Banten, Senin (21/10/2013).
Ia pun tak memberikan tanggapan saat diminta konfirmasi mengenai rumor yang berkembang tentang adanya dorongan dari PDI Perjuangan agar Gubernur Banteng Ratu Atut Chosiyah segera meninggalkan posisinya. Saat ini, Atut berstatus saksi dalam kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar.
"Kita lihat saja perkembangannya bagaimana," kata Mega, saat ditanya soal itu.
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzhar mengatakan bahwa pengaruh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai kepala daerah sangat tinggi dari segi pengambilan kebijakan, Atut dinilai paling berperan. Begitu tingginya kekuasaan Atut hingga membuat peran Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, seakan dikerdilkan kekuasaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Atut sebagai saksi karena dianggap tahu seputar kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak. Sebelumnya Atut dicekal sejak 3 Oktober 2013 untuk jangka waktu enam bulan ke depan. Kasus ini melibatkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar, dan pengusaha Susi Tur Andayani. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga membantah jika partainya pernah mendorong agar Ratu Atut Chosiyah mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh Rano Karno. Menurut Puan, PDI Perjuangan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap kasus hukum Atut yang telah dicekal KPK tersebut.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan mayoritas responden atau 51,5 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Kinerja di bidang ekonomi yang paling banyak dikeluhkan publik.
Direktur Eksekutir Pol-Tracking Institute Hanta Yuda mengatakan, sebanyak 71 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Hanya 21 persen responden yang mengaku puas, 7 persen menjawab tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.
"Ketidakpuasan di bidang ekonomi tergambar jelas dari perspektif terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dalam beberapa bulan terakhir," kata Hanta saat jumpa pers hasil survei evaluasi pemerintahan SBY-Boediono di Jakarta, Minggu ( 20/10/2013 ).
Selain ekonomi, tambah Hanta, mayoritas publik tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum. Sebanyak 58 persen mengaku tidak puas dengan penegakan hukum. Hanya 24 persen yang mengaku puas, 17 persen tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.
Hanta menjelaskan, penilaian itu muncul setelah belum terlihatnya sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menuntaskan mega skandal korupsi. Selain itu, terjeratnya para pejabat negara dalam kasus korupsi membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum.
Di bidang lain, ketidakpuasan juga terlihat dalam keamanan. Sebanyak 46 persen responden mengaku tidak puas terhadap kerja aparat untuk menjaga keamanan. Sebanyak 41 persen mengaku puas, 12 persen tidak tahu, dan satu persen tidak menjawab.
Di bidang keamanan, ada beberapa hal yang mempengaruhi persepsi publik. Pertama, masyarakat belakangan ini resah akibat banyak terbunuhnya para anggota polisi.
"Hal ini penting karena polisi sebagai simbol penjamin keamanan seolah jatuh dan lumpuh. Kedua, tingkat kriminalitas yang terjadi di beberapa daerah dirasakan masyarakat masih tinggi," kata Hanta.
Dari hasil survei, pemerintahan SBY-Boediono diapresiasi di dua bidang, yakni pendidikan dan kesehatan. Sebanyak 48 persen responden mengaku puas terhadap terhadap kerja pemerintah di bidang kesehatan. Sebanyak 43 persen mengaku tidak puas, 8 persen tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.
Menurut Hanta, persepsi publik tersebut menyangkut biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan. Persepsi itu juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah.
Adapun di bidang pendidikan, sebanyak 53 persen mengaku puas. Sebanyak 37 persen merasa tidak puas, 9 persen tidak tahu, dan 1 persen tidak menjawab.
"Tingkat kepuasan di bidang pendidikan disebabkan semakin meningkatnya insentif kepada para pendidik maupun besarnya anggaran pendidikan dalam membantu para peserta didik yang kurang mampu," kata Hanta.
Hanta menambahkan, data tersebut bisa menjadi bahan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjannya di sisa satu tahun pemerintahannya.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan mengenai sosok Bunda Putri jangan lagi ditanyakan pada Presiden. Sebab, Presiden sudah dengan tegas mengatakan tidak kenal dengan Bunda Putri.
"Ada apa dengan Bunda Putri? Bukan dipertanyakan kepada Presiden, tapi justru pada LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," kata Nurhayati di Jakarta, Sabtu (19/10/2013).
Luthfi yang merupakan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu memang orang yang pertama kali menyebut SBY dekat dengan Bunda Putri. Hal itu disampaikan Luthfi ketika bersaksi di persidangan kasus dugaan suap impor daging sapi dan pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah.
Mengenai sosok Bunda Putri yang belum terungkap, Nurhayati meminta publik bersabar. "Kan sudah diserahkan ke Kapolri kalau tidak salah. Sabar, dong. Presiden bicara semua dikomentari. Hargailah. Kita belajar menghargai siapa saja pimpinan kita, apalagi Presiden," katanya.
Foto seorang wanita yang disebut sebagai Bunda Putri dengan para pejabat juga telah beredar di dunia maya. Salah satunya foto dengan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng.
Nurhayati meminta publik tak langsung menyimpulkan bahwa para pejabat tersebut kenal dengan Bunda Putri. Menurutnya, banyak orang yang suka meminta foto bersama dengan pejabat.
"Kalau ada foto yang ngaku-ngaku itu, kan biasa. Saya biasa foto di konstituen, sering orang minta foto bareng saya. Apa saya keberatan foto sama rakyat?" kata Nurhayati.
Hingga kini Luthfi mengaku tak tahu identitas asli Bunda Putri. Dia pertama kali mengenal Bunda Putri di rumah Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Luthfi juga pernah mendatangi rumah Bunda Putri di Pondok Indah.
Luthfi datang setelah mendapat kabar rekannya Ahmad Fathanah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu, ia mendengar kabar melalui pemberitaan bahwa KPK juga menangkap seorang sopir menteri.
Tujuan Luthfi ke rumah Bunda Putri untuk menanyakan kebijakan reshuffle kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Luthfi khawatir penangkapan oleh KPK bermuatan politis dan hanya untuk menggeser menteri yang menjadi jatah PKS.
Luthfi mengetahui Bunda Putri sebagai orang yang sangat dekat dengan SBY. Pernyataan Luthfi itu langsung membuat SBY geram. SBY menyebut Luthfi bohong 1.000 persen. Bunda Putri juga diketahuinya sebagai anak salah satu pendiri Partai Golkar.
Sementara itu, jaksa pernah memutar rekaman pembicaraan antara Luthfi dan Bunda Putri melalui ponsel Ridwan. Pada rekaman itu, Luthfi menyebut Bunda Putri bisa mengondisikan decision maker atau pengambil keputusan.
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
"Tidak ada skenario apa-apa soal Jokowi-Prananda," kata Tjahjo, saat dihubungi, Jumat (18/10/2013).
"Bagaimana momentumnya (menentukan calon presiden), kita tunggu hasil pemilu legislatif, mencermati dinamika politik yang ada secara nasional dan gelagat para capres dari parpol lain," ujarnya.
Untuk diketahui, nama Prananda digadang-gadang dipasangkan dengan Jokowi pada Pilpres 2014. Meski begitu, masih banyak nama yang juga bakal meramaikan, seperti Pramono Anung, Puan Maharani, Mahfud MD, Prabowo Subianto, dan Pramono Edhie Wibowo.
Jokowi dan Prananda pernah tampil di hadapan publik secara mengejutkan pada Sabtu (5/10/2013) lalu. Bersama Megawati, keduanya menyantap siang bersama di Warteg Ma'Djen di Pulomas, Jakarta Timur. Hal itu menimbulkan spekulasi bahwa kedua sosok tersebut bakal diduetkan dalam Pilpres 2014.
Editor : Caroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan berharap semua pihak mendukung penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) menyikapi situasi di Mahkamah Konstitusi.
Albert mengaku, awalnya dirinya mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil langkah melakukan revisi UU MK menyikapi terungkapnya dugaan korupsi yang dilakukan Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar. Namun, kata dia, Presiden menilai ada kegentingan merosotnya ketidakpercayaan publik terhadap MK sehingga perlu diterbitkan perppu.
"Saya bisa pahami (penerbitan perppu) karena presiden melihat adanya ketidakpercayaan publik yang sudah berada di titik nadir. Beliau berusaha membalikkan kepercayaan publik kepada MK," kata Albert ketika ditemui di Kantornya di Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Albert menambahkan, jika ketidakpercayaan terhadap MK tidak diperbaiki, maka akan merusak demokrasi. Nantinya, perppu akan memperbaiki persyaratan menjadi hakim konstitusi, mengatur proses penjaringan dan pemilihan hakim konstitusi, dan mengatur pengawasan.
Terkait pengawasan hakim konstitusi yang menjadi polemik, Albert mengatakan, nantinya bukan Komisi Yudisial yang mengawasi. Namun, kata dia, nantinya akan dibentuk pengawas yang diisi unsur dari KY dan masyarakat. Jadi, tidak akan inkonstitusional.
"Saya rasa, karena Perppu ini akan dikeluarkan, sebaiknya kita dukung," pungkas Albert.
Seperti diberitakan, Presiden akan menandatangani Perppu itu dalam waktu dekat. Namun, berbagai pihak mengkritik rencana itu dengan berbagai alasan. Disarankan, pemerintah dan DPR mengambil langkah revisi UU MK.
Awalnya, Presiden menyebut akan memberikan kewenangan kepada KY untuk mengawasi sembilan penjaga konstitusi. Namun, jika langkah itu dilakukan, maka akan bertentangan dengan konstitusi lantaran MK pernah memutuskan hal itu tahun 2008 .
MK tengah membentuk Majelis Pengawasan Etik untuk mengawasi kerja hakim konstitusi secara permanen. Masyarakat dapat memberikan informasi jika ada penyimpangan yang dilakukan hakim konstitusi kepada majelis itu. Jika cukup bukti, Majelis Pengawasan Etik dapat merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah.
Editor : Caroline Damanik
"Kenapa kemudian dilakukan hari ini, setelah kemarin Idul Adha karena koordinasi dan sinergi sudah urgent. Karenanya, sekretaris DPD dan bendahara DPD di 33 provinsi harus hadir pada hari ini," ujar Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat memberi sambutannya.
Puan menjelaskan, sesuai hasil Rakernas sebelumnya, PDI-P menargetkan perolehan 27,2 persen untuk Pileg. Hal ini agar PDI-P dapat mengajukan calon Presiden dan wakilnya untuk Pemilu mendatang. Puan meminta seluruh DPD dapat bekerja sama untuk mencapai target tersebut.
"Harus dilakukan menyeluruh secara matang dengan variabel yang jelas dilaksanakan gotong royong di 33 provinsi. Tanpa kita lakukan secara bersama-sama, saya rasa mustahil tercapai," kata Puan.
Puan optimistis target tersebut dapat tercapai jika ada kerja sama yang baik dari seluruh DPD. Menurut Puan, Pemilu Legislatif yang akan berlangsung 9 April 2014 sudah di depan mata.
Editor : Caroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1434 H kepada semua umat Muslim. Ucapan itu disampaikan Presiden melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Selasa (15/10/2013).
"Mari kita tingkatkan keimanan, ketaqwaan, pengorbanan, serta pengabdian kita kepada negara tercinta," kata Presiden.
Presiden mengatakan, ada lima hal yang membuat seseorang sukses selain atas izin Tuhan Yang Mahakuasa. Pertama, memiliki idealisme tentang kehidupan yang baik. Kedua, harus memiliki cita-cita dan tujuan. Jika tanpa tujuan yang jelas, maka hanya sia-sia.
Ketiga, tambah Presiden, cita-cita dan tujuan itu harus diperjuangkan. Jalan keras dan berliku, katanya, akan mengantarkan mencapai cita-cita yang besar. Keempat, menjunjung nilai moral dan etika dalam perjuangan.
"Kelima, dalam perjuangan untuk mencapai cita-cita, kita harus siap dan mau berkorban. Pengorbanan sering sangat berat dan menyakitkan. Semoga perayaan hari raya kurban tahun ini memberikan semangat dan keteguhan kita untuk meraih cita-cita dan sukses dalam hidup di jalan Allah," kata Presiden.
Pagi tadi, Presiden didampingi Ny Ani Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono didampingi Ny Herawati Boediono melaksanakan shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam khotbahnya, Prof Faried Wadjedy mengatakan, ada tiga hikmah yang tersirat dari peristiwa kurban Nabi Ibrahim.
Pertama, kata Faried, yakni tingginya rasa tanggung jawab dalam menunaikan tugasnya dengan mengabaikan egoisme individu. Nabi Ibrahim gigih menjalankan perintah Allah meskipun tidak sejalan dengan harapannya.
"Begitulah sejatinya kita menanamkan rasa tanggung jawab dalam keseharian sehingga berimplikasi positif terhadap bangsa dan negara. Egoisme pribadi dan kelompok harus ditepikan untuk kepentingan bersama," papar Faried.
Kedua, tambah dia, tingginya sikap optimistis Nabi Ibrahim ketika ia bersama istri dan anaknya meninggalkan Palestina yang subur menuju tanah tandus, Mekkah. Peristiwa itu, kata dia, mengisyaratkan keberanian mengambil risiko meninggalkan zona nyaman demi menghadapi tantangan. Hal itu salah satu cara yang harus ditempuh untuk meraih kemajuan.
Hikmah ketiga, kata dia, kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kata dia, mencontohkan kerja sama yang apik pada saat mengutarakan maksudnya hendak mengorbankan putranya atas perintah Allah. Nabi Ismail, kata dia, lapang dada meski akhirnya yang disembelih seekor domba.
"Pengabdian untuk bangsa dan negara tidak dapat menihilkan peran kerja sama. Kita harus saling mendukung berdasarkan kapabilitas dan kapasitas masing-masing," pungkas Ketua Umum PP Darud Da'wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle itu.
Editor : Kistyarini
“Benar, hakim Maria dipanggil pekan ini,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat, Senin (14/10/2013).
Namun, Johan belum mengetahui kapan persisnya Maria akan diperiksa. Dia mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada Maria. Menurut Johan, Maria akan diperiksa sebagai saksi bagi Akil.
KPK menjadwalkan pemeriksaan Maria karena hakim konstitusi ini dianggap dapat memberikan informasi terkait kasus dugaan penerimaan suap terkait sengketa pilkada Lebak dan Gunung Mas yang menjerat Akil. Maria bersama dengan hakim konstitusi Anwar Usman, dan Akil Mochtar diketahui menangani perkara pilkada di dua daerah tersebut. Diduga, ada praktek suap menyuap terkait penanganan sengketa pilkada di dua daerah ini.
Untuk kasus Lebak, Akil diduga bersama-sama pengacara Susi Tur Andayani menerima suap dari pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Baik Susi maupun Wawan, ditetapkan KPK sebagai tersangka.
Sementara, dalam kasus Gunung Mas, Akil diduga bersama-sama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Chairun Nisa menerima suap dari pengusaha Cornelis Nalau dan calon Bupati Hambit Bintih. KPK juga menetapkan Chairun Nisa, Cornelis, dan Hambit sebagai tersangka. Adapun barang bukti suap dalam kasus ini berupa uang Rp 1 miliar terkait pilkada Lebak, dan Rp 3 miliar terkait pilkada Gunung Mas.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
"Tawaran intens itu paling banyak datang saat sudah ada ketetapan KPU bahwa saya menang. Tiba-tiba ada orang yang saya kenal, ada juga yang tidak, menawarkan jasanya bisa mengurus perkara di MK," ujar Bima, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Minggu (13/10/2013).
Mereka, kata Bima, mengaku memiliki kedekatan dengan hakim-hakim konstitusi. Saat itu, para calo MK ini meminta uang bervariasi dengan kisaran Rp 3-5 miliar.
"Padahal saat itu, lawan politik saya masih pikir-pikir untuk menggugat hasil Pilkada," ujar Bima.
Bima mengaku, sudah lama mendengar bahwa putusan sengketa Pilkada di MK bisa ditentukan oleh faktor X. Ia pun memilih untuk melakukan upaya agar hasil Pemilihan Wali Kota Bogor tak sampai digugat ke MK.
"Kami pikir kalau sampai dibawa ke MK, percuma kami kampanye irit-irit uang tapi justru habis besar di MK. Akhirnya, saya memutuskan melakukan lobi-lobi politik yang sama sekali tidak dimaknai dengan lobi uang ke lawan politik lain," kata Bima.
Dalam Pilwakot Bogor, pasangan Bima Arya-Usmar Hariman dinyatakan sebagai pemenang pada 14 September lalu. Pasangan ini unggul tipis sekitar 1.755 suara atau 0,44 persen atas saingan beratnya pasangan Achmad Ru’yat- Aim Halim Permana. Pasangan Bima Arya-Usmar Hariman memperoleh suara 132.835 suara atau 33,14 persen, disusul pasangan Achmad Ru’yat-Aim Halim Hermana mendapat 131.080 suara (32,70 persen). Kemudian disusul pasangan Dody Rosadi-Untung W Maryono meraup 67.715 suara (16,89 persen), sedangkan pasangan Syaiful Anwar-Muztahidin 43.448 suara (10,84 persen) dan diposisi buncit diraih pasangan Firman Halim-Gartono 25.793 suara (6,43 persen).
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
