Register
Get Personalized Here!
RegisterGet Personalized Here!
"Jangan sekali-sekali duitnya diambil buat beli televisi, buat beli motor. Hati-hati nanti, ya," ujar Jokowi saat peresmian dimulainya penataan kampung tersebut, Kamis (31/10/2013).
Kekhawatiran Jokowi ini mengingat penataan kampung menjadi kampung deret berbasis pada masyarakat sendiri, mulai dari desain bangunan, hingga ide soal bangunan tersebut. Bahkan, penataannya diserahkan kepada pemilik rumah sendiri.
Sebelum dimulai penataan, Pemprov DKI mendata jumlah kepala keluarga di kawasan itu. Setiap kepala keluarga akan diberikan uang untuk menata sendiri rumahnya, yakni Rp 1,5 juta per meter dan maksimal 36 meter.
"Nanti kan ada yang ngecek. Apakah 100 persen duit itu buat membangun atau buat beli yang lain. Jangan sekali-kali buat yang lain, ya," ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Yonathan Pasodung mengungkapkan, pihaknya telah membentuk tim pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah serta konsultan bangunan. Mereka akan mengawasi pemberian uang kepada warga untuk penataan kampung jadi kampung deret.
"Mereka yang awasi mekanismenya. Mekanismenya pun tidak semua langsung diberi. Tapi 40 persen, kemudian 40 persen lalu 20persen," jelasnya.
Yonathan mengungkapkan, peresmian dimulainya kampung deret di Petogogan merupakan simbolisasi dimulainya penataan 25 kampung lainnya jadi kampung deret. Total, ada 4.467 rumah yang akan direnovasi Pemerintah Provinsi DKI yang menelan anggaran dengan total Rp 240 miliar.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga pukul 15.00 WIB, perwakilan buruh dalam Dewan Pengupahan belum menghadiri rapat keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Priyono mengatakan, Dewan Pengupahan masih belum dapat menyelenggarakan rapat apabila salah satu unsur dewan tidak hadir.
"Bagaimana bisa diputuskan kalau unsur buruhnya sampai jam segini belum datang juga," kata Priyono di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Rapat Dewan Pengupahan, yang terdiri dari unsur Pemprov DKI (Disnakertrans DKI), pengusaha, dan buruh, itu sedianya dimulai pukul 10.00 WIB. Dalam rapat penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) pada Senin (28/10/2013) lalu, buruh melakukan aksi walk out. Hingga kini buruh masih menuntut Dewan Pengupahan menetapkan UMP DKI sebesar Rp 3,7 juta. Karena unsur buruh belum hadir hari ini, penetapan UMP DKI kemungkinan akan ditunda. "Ya, berarti belum tentu hari ini penetapannya. Saya juga belum tahu kapan," kata Priyono.
Priyono mengatakan, Dewan Pengupahan akan tetap berpegang pada mekanisme yang ada untuk menetapkan UMP. Selain mengacu pada nilai KHL, Dewan Pengupahan akan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas perusahaan.
Anggota Dewan Pengupahan, Sarman Simanjorang, mengatakan besaran UMP DKI 2014 tidak akan jauh dari besaran angka KHL yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.299.860. "KHL yang telah ditetapkan Rp 2.299.860, itulah yang akan dijadikan UMP DKI 2014," kata Sarman.
Hal itu dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL.
Setelah UMP DKI ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan, rekomendasi itu akan langsung diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan. Nantinya akan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur sebagai payung hukum UMP 2014.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur melakukan razia terhadap topeng monyet berserta pawangnya di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (29/10/2013). Sebanyak 31 topeng monyet terjaring razia.
Sebelumnya, tujuh ekor monyet diserahkan secara sukarela oleh pawangnya. Dari kegiatan razia tersebut, para pawang akan menjalani pembinaan di Panti Dinas Sosial, Cipayung, Jakarta Timur.
Walikota Jakarta Timur HR Krisdianto mengatakan, para pawang yang memiliki topeng monyet tersebut akan diberi kerohiman dengan jumlah total Rp 2.000.000. Nilai itu terdiri dari Rp 1.000.000 untuk sang pawang dan Rp 1.000.000 untuk ganti rugi peliharannya.
"Pemiliknya kita berikan uang kerohiman satu juta dan pengganti monyet satu juga sehingga totalnya dua juta," kata Krisdianto, kepada wartawan, Selasa (29/10/2013).
Sementara untuk binatang primata tersebut, pihaknya akan menyerahkan ke kantor Balai Kesehatan Hewan dan Ikan (BKHI) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sedangkan pawangnya, dibawa oleh petugas ke Panti Sosial Ceger, Cipayung.
"Untuk monyetnya kita masukkan ke BKHI, sedangkan pengamennya dimasukkan ke Panti Sosial Ceger," ujar Krisdiyanto.
Menurut Krisdiyanto, pihaknya akan terus melakukan razia topeng monyet hingga Jakarta Timur dapat bersih dari topeng monyet. Hal ini dilakukan sesuai dengan program Pemprov DKI Jakarta, agar bebas dari topeng monyet pada 2014.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Timur Sabdo Kurnianto mengatakan, tercatat pihaknya sudah mengamankan total 52 topeng monyet di kawasan Jakarta Timur.
"Kami juga menghimbau pada pengamen topeng monyet ini untuk segera alih profesi, agar tidak terjaring razia petugas," ujar Sabdo.
Sabdo mengatakan, agar tidak terjadi kekeliruan, dan juga pemanfaatan pemberian uang kerohiman, maka sejumlah topeng monyet yang dirazia dan diamankan akan dilakukan. "Tes topeng monyet ini untuk memastikan apakah itu topeng monyet atau bukan dan mencegah agar tak ada mobilisasi monyet liar karena adanya magnet pemberian kerohiman Rp 1 juta dari Pemprov DKI," ujar Sabdo.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
JAKARTA, KOMPAS.com - Brigadir M Syarif Mappa, anggota Brimob Kedunghalang yang tewas akibat perkelahian di Jalan Raya Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diketahui sempat meminta diantar ke markas polsek terdekat. Setelah terlibat perkelahian, dengan penuh luka Syarif sempat berbicara kepada pedagang buah untuk membawanya ke markas polisi. Namun, baru 10 meter perjalanan, Syarif sudah mengembuskan napas terakhir.
"Korban sempat duduk di pinggir jalan, masih sempat bicara dan mengatakan dirinya Brimob dan minta diantar ke polsek," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/10/2013).
Menurut keterangan saksi, Syarif terlibat perkelahian dengan seseorang tak dikenal, Minggu (27/10/2013) sekitar pukul 24.00. Akibat kejadian ini, Syarif menderita luka bacok di punggung dan tusuk di dada.
Polisi sudah memeriksa beberapa orang saksi yang melihat kejadian tersebut. Polisi juga menyita barang bukti berupa telepon genggam milik korban, jam tangan, cincin, dan kacamata. "Dari keterangan saksi, pelaku mempunyai ciri-ciri mengenalan celana jeans, baju hitam, dan berperawakan kurus," ujar Rikwanto.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
Seperti halnya Rohaena Syafei (45), peserta asal Jakarta ini bersemangat ketika mengikuti perhelatan Jakarta Marathon 2013. Acara ini menurutnya, sangat positif dalam hal kesehatannya.
"Ikut acara ini, untuk memotivasi diri sendiri agar lebih semangat," ujar wanita yang bermukim di Tebet ini saat ditemui Kompas.com, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (27/10/2013).
Sebelum mengikuti lari marathon, dirinya hanya mempersiapkan kondisi kesehatan dan juga mengkonsumsi buah-buahan. Menurutnya, kesehatan merupakan modal mengikuti perhelatan lari terbesar di dunia. "Enggak ada persiapan khusus, banyak istirahat dan makan buah saja," kata Rohaena.
Tidak hanya itu, modal utama mengikuti lari marathon adalah mempersiapkan mental. " Paling penting adalah siap mental," jelas wanita berkaca mata tersebut.
Dari pantauan Kompas.com, saat berangkat dari garis start, Rohaena yang dibantu kursi rodanya disambut tepuk tangan penonton yang hadir tanda memberikan semangat kepadannya. Dengan bantuan kedua tangannya, ia mendorong kursi rodanya menuju area jalannya lari marathon sepanjang 10 km.
Tidak hanya itu, ketika tiba di garis finish, Rohaena juga langsung disambut tepuk tangan meriah dari pengunjung dan peserta. Selain itu, Rohaena pun langsung disambut rekannya dan diberikan minuman dan makanan dari petugas.
Untuk diketahui, acara Jakarta Marathon adalah kerja bersama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara bertaraf internasional itu mendatangkan pelari sebanyak 5.500, luar atau dalam negeri.
Ribuan orang pun memadati lapangan Monas. Kegiatan Jakarta Marathon 2013 terdiri dari beberapa kategori, yakni lima kilometer, 10 kilometer, Half Marathon (21 kilometer) dan Full marathon (42 kilometer) serta Maratoonz yang khusus untuk anak-anak.
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Mayat pria tanpa identitas ditemukan warga di saluran air Jalan Tebet Timur Dalam XI, RT 03 RW 06, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10/2013) sekitar pukul 10.30 WIB. Pria tersebut diduga merupakan korban pembunuhan.
Kepala Kepolisian Sektor Tebet Komisaris I Ketut Sudharma menuturkan korban ditemukan pertama kali oleh warga sekitar, yang kebetulan melintasi lokasi tersebut. Dari tubuh korban ditemukan banyak luka sayat yang diduga berasal dari senjata tajam.
"Untuk sementara diduga kasus pembunuhan. Masih dalam penyelidikan. Penanganan selanjutnya dilakukan Reskrim Polsek Tebet," kata Sudharma, Sabtu (26/10/2013).
Sudharma mengatakan, berdasarkan ciri-cirinya korban diperkirakan berusia 30 tahun. Saat ditemukan, korban mengenakan celana jeans biru, baju kaos lengan pendek berwarna coklat, mengenakan kaos kaki coklat, serta memiliki ciri fisik berambut pendek lurus dan berkulit putih.
"Korban juga mengenakan cicin logam putih bermata batu biru," ujar Sudharma.
Sementara itu, korban diperkirakan tewas akibat banyaknya luka pada sejumlah anggota tubuh. Luka yang diduga berasal dari sabetan senjata tajam itu meliputi pada bagian lengan, telapak tangan kanan, leher depan dan belakang hampir putus, punggung kiri luka bacok, kepala belakang kanan.
Selain itu, pipi kiri dan dagu korban juga ditemukan luka sayat. "Dilaporkan masyarakat pukul 10.00 WIB," ujar Sudharma.
Tim identifikasi Polsek Tebet pun mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Setelah selesai melakukan identifikasi, selanjutkan petugas membawa korban ke RSCM. Kasus tersebut masih dalam penanganan Polsek Tebet, Jakarta Selatan.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, Kepala SMP Negeri 4 Jakarta Pusat tidak dapat dipidana dalam kasus video asusila yang direkam oleh pelajar sekolah tersebut. Kalaupun pengurus sekolah dianggap lalai dalam kasus tersebut, proses penindakannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Rikwanto mengatakan, sejauh ini polisi hanya memeriksa kepala sekolah dalam kapasitasnya sebagai saksi. Menurut dia, tanggung jawab kepala sekolah bergantung pada kewenangan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
"Kepala sekolah tidak dipidana. Sejauh mana dia 'lengah' atau mungkin pembiaran, biarkan itu wilayah sana (Dinas Pendidikan) yang bekerja," ujar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jumat (25/10/2013).
Rikwanto mengatakan, sejauh ini penyidik telah memeriksa 17 orang saksi. Sepuluh orang di antaranya merupakan siswa yang melihat kejadian itu. Empat orang saksi merupakan pejabat sekolah SMP 4, yakni Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru Bimbingan dan Penyuluhan, serta wali kelas. Adapun tiga orang lainnya merupakan penjaga sekolah tersebut.
Setelah memeriksa barang bukti, polisi tidak menemukan adanya unsur paksaan pada video asusila yang dilakukan siswa SMP Negeri 4 itu. Polisi menyebutkan, mereka yang terlibat di dalamnya sudah melakukan perekaman video asusila di sekolahnya sebanyak tiga kali.
Kasus ini terungkap setelah orangtua siswi SMP 4 melaporkan bahwa anaknya dipaksa berhubungan intim dengan seorang temannya. Kejadian tersebut sengaja direkam dengan telepon genggam temannya yang lain.
Peristiwa itu terjadi pada Jumat (13/9/2013) pukul 11.50. Saat itu, seorang siswi AE tengah turun dari kelasnya setelah jam pelajaran usai. Sesampainya di lantai dasar, teman korban berinisial A mengajaknya ke salah satu ruangan untuk bertemu dengan teman lainnya, yakni CN, CD, DN, IV, dan WW. Ketika korban masuk, selain ada teman-teman yang disebut tadi, ternyata sudah ada seorang pria yang merupakan adik kelas mereka, FP. Di ruangan itu, A menyuruh AE untuk berhubungan intim dengan FP. Teman-temannya yang lain merekam dengan menggunakan telepon genggam.
Menurut orangtua AE, A mengancam AE dengan menggunakan pisau dan akan melukainya jika tidak melakukan apa yang ia suruh. A juga mengancam AE akan menyebar video yang telah direkam teman-temannya.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi target barometer provinsi bebas korupsi atau zero corruption. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI telah membangun komitmen dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan Agung untuk mewujudkan program tersebut.
"BPK, BPKP, KPK, PPATK, dan Kejaksaan sudah berkomitmen membuat Jakarta zero korupsi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Menurut Basuki, Jakarta selalu menjadi barometer dan semua lembaga tersebut mengharapkan agar Ibu Kota dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain. Lembaga-lembaga pemeriksa pengawas keuangan kini telah masuk ke dalam pengawasan anggaran Pemprov DKI. Selain itu, Basuki mengklaim bahwa lembaga-lembaga pengawas keuangan itu mau bekerja sama karena Jakarta dipimpin oleh pemimpin yang mendukung antikorupsi. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan tidak adanya praktik politik uang dalam pencalonan Joko Widodo dan Basuki sebagai Gubernur dan Wagub DKI pada pemilihan kepala daerah tahun lalu.
"Ya, mereka bikin targetnya seperti itu. Sejak kita naik, mereka mengharapkan Jakarta jadi model tidak ada korupsi," kata Basuki.
Untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan anggaran, Pemprov DKI akan menerapkan sistem e-budgeting mulai tahun depan. Dengan e-budgeting, hanya Gubernur DKI dan pemegang otoritas tertentu yang memiliki password yang memiliki kewenangan mengubah anggaran. Apabila ada yang tidak setuju dengan sistem itu, maka dapat dicurigai sebagai "pemain anggaran". Namun, kata Basuki, hingga saat ini DPRD DKI masih enggan membahas sistem e-budgeting.
Bersama BPK, Pemprov DKI pun telah menciptakan sistem transaksi keuangan yang transparan yang dinamakan NCT (Non-Cash Transaction). Sistem tersebut dapat menutup celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Pemprov DKI. Melalui sistem tersebut, transaksi antara Pemprov DKI dan rekanan atau pihak ketiga tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi wajib bertransaksi dari bank ke bank. Hal ini juga berlaku bagi pihak ketiga yang membelanjakan uang itu.
Selain akan mengaudit dan mengawasi transaksi keuangan di tubuh Pemprov DKI, sistem itu juga akan mengawasi pengelolaan keuangan oleh badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Melalui sistem itu, akan diketahui siapa saja yang melakukan tindak korupsi. Transaksi keuangan itu akan diaudit oleh auditor yang telah terakreditasi dengan dibantu oleh BPKP.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak tinggal diam menyikapi kemunculan kembali pos-pos anggaran yang telah dicoretnya dalam APBD DKI 2013. Selain akan menerapkan sistem e-budgeting dalam pembahasan anggaran, Basuki juga telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi anggaran itu.
"Makanya, saya taruh 50 pegawai BPKP untuk mengawasi anggaran yang di-mark-up ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Selain mengawasi pembengkakan anggaran, para pegawai BPKP ini juga ditugaskan untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa. Kegagalan proses pengadaan barang dan jasa, kata dia, menjadi salah satu penyebab terjadinya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).
Pemprov DKI juga akan melakukan antisipasi lain dengan menerapkan sistem e-budgeting. Dengan e-budgeting, anggaran yang sudah dirumuskan tersebut hanya bisa diubah kembali oleh pemegang otoritas sistem tersebut. Basuki mengatakan, pejabat yang tidak setuju dengan sistem itu patut dicurigai "bermain-main" dengan anggaran.
"Kita tidak tahu apakah oknumnya ada di BPKD, di Bappeda, di Sudin (Suku Dinas), atau di DPRD. Fakta angka yang dikeluarkan kita coret, berarti ada yang nambah dan tidak menuruti instruksi saya, dan saya juga tidak mau ribut," kata Basuki.
Selain telah bekerja sama dengan BPKP, Pemprov DKI Jakarta juga telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi lalu lintas transaksi keuangan.
Bersama BPK, Pemprov DKI telah menciptakan sistem transaksi keuangan yang transparan dengan nama NCT (Non-Cash Transaction). Sistem tersebut dapat menutup celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Pemprov DKI. Melalui sistem tersebut, transaksi antara Pemprov DKI dan rekanan atau pihak ketiga tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi wajib bertransaksi dari bank ke bank. Hal ini juga berlaku bagi pihak ketiga yang membelanjakan uang itu.
Selain akan mengaudit dan mengawasi transaksi keuangan di tubuh Pemprov DKI, sistem itu juga akan mengawasi pengelolaan keuangan oleh BUMD DKI. Melalui sistem itu, akan dapat diketahui pihak mana saja yang melakukan tindak korupsi. Transaksi keuangan itu akan diaudit oleh auditor yang telah terakreditasi dengan dibantu oleh BPKP.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
Sebagian warga yang masih bertahan tersebut mengaku surat peringatan yang mereka dapat hanya baru satu kali peringatan. Menurut mereka, seharusnya surat peringatan tersebut diberikan sebanyak tiga kali dalam waktu yang berjarak.
"Permainan seperti ini kan harus tiga kali, ini cuma satu kali peringatan surat," ujar Maksi (43) salah satu warga yang masih bertahan di Taman Burung, Pluit, Senin, (21/10/2013) siang.
Hal senada juga diungkapkan Budiman (53). Laki-laki yang sudah 10 tahun tinggal di Taman Burung tersebut mengaku akan tetap bertahan di Taman Burung karena peringatan yang diberikan baru satu kali peringatan.
Sampai batas waktu habis mereka akan tetap terus bertahan di tempat tinggal mereka tersebut. Karena menurut mereka ada kejanggalan pada saat pembongkaran Kamis kemarin seperti yang diungkapkan Maksi.
"Kalau memang tanah ini dilarang, kenapa dari dulu dibiarkan?" ujar Maksi.
Maksi juga mengungkapkan, warga yang sudah mau pindah karena adanya uang kerahiman yang diterima warga. Padahal, katanya Jokowi tidak ada lagi uang kerahiman. Budiman juga menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menurutnya ingkar janji.
Sebelumnya, warga Taman Burung juga sudah pernah bertemu dengan Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, pembongkaran untuk normalisasi Waduk dua sampai tiga tahun lagi.
Menurut warga, pembongkaran di Taman Burung juga tidak tepat karena lokasi rumah mereka yang sebenarnya tidak masuk dalam kawasan normalisasi Waduk Pluit. Sebab, daerah tersebut tidak berada di pinggir Waduk.
"Dia bilang tempat ini mau dijadikan taman, semuanya saja dijadikan taman, Jakarta mau jadi hutan apa?" tanya dia.
Pemprov DKI Jakarta telah memberikan surat pembongkaran kepada 120 kepala keluarga yang berada di Taman Burung. Pemprov memberikan waktu sepekan kepada warga untuk membongkar bangunannya, terhitung sejak Kamis (17/10/2013).
Beberapa warga masih tengah membongkar rumah mereka. Sebagian dari mereka sudah setuju untuk dipindahkan.
Sejak Kamis kemarin, sebanyak 40 kepala keluarga telah direlokasi ke Rumah Susun Pinus Elok, Jakarta Timur. Pembongkaran bangunan warga ini menjadi bagian dari normalisasi Waduk Pluit.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Bripda La Sugandi menderita luka tikaman pada perutnya. Berdasarkan keterangan salah satu anggota keluarganya, kondisi Sugandi mulai membaik. Sementara Bripda Willian Danlhes menjalani perawatan di ruang Cendrawasih lantai 1 RS Polri Kramat Jati.
Pantauan Tribunnews.com beberapa kerabat pasien datang untuk menjenguk dan mengetahui kondisinya.
Seperti diberitakan sebelumnya, enam anggota Brimob Kelapa Dua Depok terlibat perkelahian dengan empat Anggota Kostrad dari detasemen penghubung divisi 1 Kostrad. Kejadian tersebut bermula cekcok di sebuah tempat karaoke di Depok Jawa Barat, Jumat (18/10/2013).
Akibat kejadian tersebut, tiga orang mengalami luka dan dua di antaranya menderita luka serius. Mereka adalah Bripda La Sugandi Ungales dan Bripda Willian Danlhes.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Ditemui di sela acara pribadinya di Jakarta,Sabtu (19/10/2013) siang, Jokowi mengaku telah mencium adanya kebobrokan kinerja pejabat di berbagai suku dinas (sudin) di Jakarta. Dia pun mengaku paham mengapa para PNS itu bertindak demikian.
"Banyak sudin yang enggak bener. Kebanyakan itu mereka merasa jauh dari kontrol saya dan merasa jauh dari pengawasan, sehingga kerjanya tidak serius," ujarnya.
Jokowi mengatakan, pejabat suku dinas yang tak bekerja dengan baik tersebar merata di lima wali kota dan satu kabupaten kota di Jakarta. Namun, Jokowi enggan menyebutkannya secara detail.
Satu jabatan yang paling ketahuan yakni Sudin Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan Jakarta Timur, instansi yang kena amuk Jokowi saat melakukan sidak, Jumat(18/10/2013) lalu. Orang nomor satu di Jakarta itu pun melontarkan candaan terkait nasib pejabat yang dimaksud. "Siapa yang bilang mau dicopot? Mau tak ganti," ujar Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, amarah Gubernur DKI Joko Widodo memuncak saat ia mengunjungi Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Jumat (18/10/2013) siang. Ia mendapati kepala Suku Dinas UMKMP Jakarta Timur beserta stafnya tak berada di meja saat jam kerja.
Jokowi yang kala itu berlaku layaknya masyarakat yang ingin mengurus izin pun marah. Sebundel data yang dia pegang dilempar ke salah satu meja pejabat itu hingga mengagetkan semua yang ada di ruangan.
Tak hanya itu, tanpa berkomentar, dia melenggang keluar ruangan ke mobilnya sambil membanting pintu mobilnya dengan wajah dingin.
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Joko Widodo mengungkapkan, penindakan hukum bagi pengendara yang parkir sembarangan dengan cabut pentil ban merupakan aksi pemanasan saja.
Selanjutnya, sanksi bagi mereka yang masih membandel parkir sembarangan adalah pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). "Arahnya ke memblokir STNK. Ini (cabut pentil) hanya pemanasan saja, biar kapok," ujar Jokowi di sela blusukannya, Jumat (18/10/2013) pagi.
Jokowi mengatakan, cabut pentil ban seperti itu cukup ampuh dalam menghukum pengendara kendaraan bermotor yang parkir sembarangan. Itu terbukti, meski penegakannya tidak merata, di beberapa tempat telah bersih dari para pengendara kendaraan yang membandel.
"Pokoknya kita tertibkan sampai tertib hukum dan tertib sosial. Supaya enggak parkir sembarangan sehingga enggak perlu cabut-cabut pentil itu," lanjut Jokowi.
Sebelumnya, penegakan hukum bagi motor yang parkir di sembarang tempat dengan mencabut pentil bannya telah berlangsung lebih dari satu minggu. Setidaknya ada lebih dari 3.000 unit kendaraan roda dua dan roda empat di lima wilayah di Jakarta telah ditindak dalam aksi itu.
Di beberapa tempat masyarakat ada yang melawan. Mereka menolak dicabut pentil ban dengan berbagai alasan. Meski demikian, petugas tak surut nyali. Mereka tetap ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan mengatakan, jika nantinya BPK sudah menerima surat resmi dari kepolisian perihal penahanan Gatot, maka Gatot akan dinonaktifkan dari jabatannya. Meski begitu, Gatot tetap akan menerima gaji pokok, namun hanya sebesar 50 persen.
"Kalau mengacu pada peraturan, PNS yang dibebas-tugaskan menerima 50 persen dari gaji pokok. 50 persennya dari Rp 4 Juta, tunjangan tidak diberikan," kata Hendar di Gedung BPK RI, Kamis (17/10/2013).
Namun, Hendar tidak merinci berapa tunjangan yang diterima oleh Gatot selama ini. Gatot sendiri bertugas sebagai auditor di beberapa institusi, seperti di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Polri dan TNI.
Berdasarkan penyidikan polisi, Gatot menjadi dalang pembunuhan terhadap istri sirinya, Holly Angelia (38) karena tidak tahan dengan desakan istrinya yang banyak menuntut macam-macam, dari mulai minta dibelikan apartemen, mobil dan terakhir meminta Gatot menceraikan istri sahnya.
Gatot mulai ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (16/10/2013) malam. Namun sampai siang ini, pihak BPK belum menerima secara resmi surat penahanan Gatot dari kepolisian.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Aksi Damai Lenteng Agung Naseri Nasrullah, yang selama ini menentang keberadaan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli, menduga aksi bagi-bagi daging kurban yang dilakukan Susan hanyalah pencitraan. Menurutnya, hal tersebut tidak akan mengendorkan semangat mereka untuk menolak Susan sebagai lurah di sana.
"Bisa jadi ini hanya pencitraan semata, pengalihan perhatian, dan mencuri perhatian warga," kata Naseri saat ditemui di rumahnya di Jalan Lontar, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2013).
Naseri mengatakan, pihaknya bersedia menunggu Susan sampai Desember 2013 sebagai batas waktu evaluasi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap Susan. Apa pun hasil evaluasi itu, Naseri tetap meminta agar Susan diganti.
Menurut Naseri, mulai dari sekarang hingga Desember, para penolak Susan tidak akan mengapresiasi apa yang Susan lakukan. Dengan begitu, nantinya Susan mau tidak mau harus diganti.
"Pikiran kami itu tetap harus direspons. Jadi, apa pun perbuatan dia itu (Susan), tidak ngaruh buat kita. Jadi, artinya besok Desember, sesuai janji dia harus dievaluasi," ujarnya.
Hari ini, Susan membagikan daging kurban kepada warga di wilayahnya. Sapi yang dipotong untuk kurban merupakan sumbangan dari Yayasan Denny JA. Daging kurban dibagikan ke 200 warga di 10 RW di Kelurahan Lenteng Agung.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai kasus salah tembak yang menimpa Robin Napitupulu (25) di Koja, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2013) merupakan cermin bahwa kepolisian masih menghalalkan cara kotor menegakkan hukum.
Hal itu disampaikan Koordinator Kontras Haris Azhar untuk menanggapi pernyataan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto. Sebelumnya, Rikwanto menyatakan bahwa kasus salah tangkap bukan kesalahan polisi seluruhnya karena polisi hanya menindaklanjuti informasi pelaku kriminal.
"Hal ini menandakan bahwa polisi masih menghalalkan cara kotor dalam penegakan hukum," kata Haris melalui siaran pers kepada wartawan, Selasa (15/10/2013).
Haris mengatakan, pernyataan itu melanggar hak asasi manusia dan prosedur di institusi kepolisian. Ia menilai tidak ada alasan cukup untuk membenarkan penganiayaan terhadap siapa pun yang dituduh sebagai pelaku kriminal, seperti Robin. Selain itu, kata Haris, informasi pelaku kriminal bukan menjadi alat bukti (sesuai KUHAP) untuk menindak terduga pelaku kriminal.
Haris meminta polisi menyelesaikan kasus tersebut di jalur pidana, yakni memberikan hukuman tegas bagi anggotanya yang berlaku mirip "koboi jalanan" ketimbang aparat penegak hukum. Ia mengatakan, polisi tidak bisa hanya meminta maaf dan mengarahkan penyelesaian kasus melalui jalur damai dengan korban yang telah terlukai.
"Damai adalah manipulasi polisi dan pembodohan hukum atas korban dan masyarakat. Soal ganti rugi, memang sudah sepatutnya. Tapi proses hukum harus ditempuh oleh institusi yang lebih tinggi dari polsek, misalnya polda atau mabes," ujarnya.
Robin ditangkap dan dianiaya oleh oknum petugas reserse kriminal Polsek Tanjung Duren dalam upaya pengejaran pelaku pencurian kendaraan bermotor di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Sabtu malam. Berbekal informasi pelaku yang ditangkap sebelumnya, polisi menemukan mobil Toyota Rush B 1946 KOR yang dikendarai Robin dan diduga sebagai mobil pelaku.
Setelah mencegat Robin di Koja, oknum polisi itu melepaskan empat peluru ke mobil Robin. Robin berusaha mengamankan diri, tetapi akhirnya ditangkap dan dianiaya. Setelah dipastikan, rupanya petugasnya salah sasaran. Setelah itu, Robin dibawa ke Rumah Sakit Pelabuhan di Koja.
Meski tidak tertembus peluru, korban cukup trauma dengan luka sobek di tempurung kepala dan pelipis sebanyak 20 jahitan Tidak hanya itu, lengan tangan kanannya dan pinggangnya memar akibat terkena serpihan peluru, jari telunjuk kanan pun mengalami retak.
Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Duren Ajun Komisaris Khoiri mengatakan, operasi tersebut telah sesuai prosedur.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
Wajah transportasi Jakarta, tak ubahnya ketika kepemimpinan sebelumnya meraja di Jakarta ini. Tetap bobrok, berpolusi, ugal-ugalan dan lainnya.
"Satu tahun, Jokowi hanya bisa menuntaskan di Tanah Abang dan Pasar Minggu saja. Harusnya bisa lebih dari itu," ujar Darmaningtyas, Senin (14/10/2013) pagi.
Soal pengadaan ribuan bus transjakarta dan bus sedang, Darmaningtyas mengaku heran dengan langkah Jokowi memilih menunggu prosedur birokrasi yang ada. Seharusnya, Jokowi tinggal merevisi Pergub tentang Transjakarta Nomor 173.
Dengan demikian, Pemprov DKI dapat menghemat waktu dalam mengadakan bus transjakarta tanpa melalui tender. Toh, manuver ini sesuai dengan karakter Jokowi yang tidak mau dipusingkan oleh prosedur.
Sedangkan, soal penerapan ERP, ganjil-genap serta peningkatan pajak kendaraan bermotor di Jakarta, Darmaningtyas juga heran apa kendala program itu sehingga lamban terlaksana. Dia pun berharap Jokowi-Basuki kerja cepat membenahi keruwetan lalu lintas Jakarta dengan langkah-langkah komprehensif tersebut.
Upaya Jokowi mengurai kemacetan
Saat kampanye, Jokowi-basuki berjanji menambah kuantitas sekaligus kualitas transportasi Ibu Kota agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi keangkutan kota. Setahun menjabat, upaya yang dilakukan belum ada yang nyata, masih sebatas program perencanaan, atau dalam proses.
Setidaknya ada empat program utama dan tiga program turunan demi menuntaskan kemacetan. Pertama, pengadaan 3.000 bus sedang. Kedua, pengadaan 1.000 bus Transjakarta. Ketiga, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Keempat, pembangunan Monorail. Adapun, program turuna nnya yakni penerapan ganjil-genap, Electronic Road Pricing dan meningkatkan pajak kendaraan.
Mengapa pengadaan 3.000 bus sedang serta 1.000 bus transjakarta belum juga dilaksanakan? Selama ini, proses itu terlalu lama terhambat di DPRD DKI Jakarta. Namun, Jokowi memastikan, sejumlah bus tersebut akan datang secara bertahap pada Desember 2013 hingga 2014 mendatang.
Adapun MRT, telah dilaksanakan groundbreaking pada 10 Oktober 2013 lalu. Sayangnya, warga DKI baru akan bisa menikmatinya pada tahun 2018. Selama itu, pengendara kendaraan yang melintas mulai dari Sudirman-Tharmrin-Sisimangaraja -Fatmawati-Lebak Bulus, mau tidak mau harap bersabar akibat kemacetan yng diakibatkan oleh pembangunan transportasi pengangkut 1.200 penumpang dalam satu kali perjalanan tersebut.
Sementara Monorel, baru akan diresmikan pembangunan pertamanya pada 16 Oktober 2013 yang akan datang. Hanya saja, pembangunan Monorel memakan waktu lebih cepat dar i MRT, yakni tiga tahun saja, itupun jika prosesnya lancar.
Setelah pengadaan bus dan di sela-sela pembangunan MRT dan Monorel, Jokowi mewacanakan penerapan tiga program turunan, yakni ERP atau jalan berbayar, ganjil-genap dan meningkatkan pajak bagi kendaraan bermotor. Jokowi-Basuki belum memastikan apakah akan menerapkan tiga program ini secara bersama-sama atau urutan.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
"Jadi nanti setelah mereka (masyarakat) mendapat daging, mereka harus mencelupkan jarinya ke tinta," kata Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI), Mubarok, saat berbincang dengan Kompas.com, Minggu (13/10/2013).
Mubarok menjelaskan, BPPMI akan menggunakan sistem penukaran kupon bagi masyarakat yang ingin mendapatkan daging kurban. Kupon tersebut akan dibagikan ketika proses pemotongan hewan kurban telah selesai dibagikan. Masyarakat yang akan mengantre daging kurban dipersilakan menunggu di pintu masuk Al Fatah yang berlokasi di seberangan Gereja Kathedral.
Di lokasi tersebut, panitia akan menyediakan 100 kursi yang dapat digunakan masyarakat yang akan mengantri. Kemudian, setelah pengemasan daging kurban selesai, masyarakat dapat menukar kupon itu dengan daging kurban. Setelah menerima, mereka diminta mencelupkan salah satu jarinya ke dalam wadah yang berisi tinta.
Rencananya, hewan kurban akan mulai dipotong pada Selasa (15/10/2013) sekitar pukul 15.00 WIB. Proses pemotongan hingga pengemasan daging kurban diprediksi baru akan selesai keesokan harinya, Rabu (16/10/2013) sekitar pukul 05.00 WIB.
Mubarok mengungkapkan, setidaknya ada sekitar enam ribu kupon yang akan dibagikan BPPMI kepada masyarakat. Namun, jumlah tersebut dapat saja berkurang atau bertambah tergantung dari jumlah hewan kurban yang akan disembelih nantinya.
BPPMI telah bekerja sama dengan Rumah Pemotongan Hewan Pulo Gadung untuk proses pemotongan hewan kurban tersebut. Menurut Mubarok, pihaknya telah lama bekerja sama dengan rumah pemotongan hewan supaya higienitas daging hewan kurban yang dipotong tetap terjaga.
"Ada 40 orang dari rumah pemotongan hewan itu yang akan memotong hewan kurban nanti," katanya.
Untuk mengamankan proses pembagian hewan kurban, BPPMI akan menerjunkan sekitar 40-50 orang pengamanan dalam Masjid Istiqlal. Selain itu, BPPMI telah bekerja sama dengan aparat kepolisian dari Polsek Sawah Besar, Satpol PP dan TNI untuk pengamanan pembagian daging kurban.
Editor : Hindra Liauw
