Sakit Ambeien, Luthfi Hasan: Masih Kuat Ini, Mau Panco?

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski dilarikan ke rumah sakit, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan tidak menunjukkan keluhan akibat ambeien yang dideritanya. Ditemui di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC) Jakarta, Kamis (14/8/2013), Luthfi masih bisa bersenda gurau dengan wartawan seputar sakitnya.

"Masih kuat ini. Mau panco? Atau adu balap lari?" kata Luthfi seusai diperiksa di Rumah Sakit MMC, Kuningan, Jakarta.

Luthfi yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi ini mengaku sehat.

"Sehat kok, lihat ini, sehatkan badan saya," ucapnya.

Selama in,i Luthfi kerap membantah sakit ambeien. Sementara, menurut pengacaranya, ambeien Luthfi sudah tergolong kronis sehingga perlu dioperasi.

Pengacara Luthfi M Assegaf mengungkapkan, ambeien Luthfi kerap mengakibatkan pendarahan. Namun, Luthfi menolak untuk dioperasi. Dia mengaku masih kuat untuk mengikuti persidangan. "Sidang jalan terus, kuat," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Luthfi kembali dilarikan ke rumah sakit siang ini karena ambeiennya kembali mengakibatkan pendarahan. Luthfi dibawa ke RS MMC setelah diperiksa dokter KPK. Akibatnya, persidangan kasus Luthfi yang sedianya digelar siang ini, ditunda.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menangani perkara Luthfi lantas menyarankan agar mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu dibantarkan penahanannya. Jika dibantarkan, lamanya perawatan kesehatan Luthfi tidak akan mengurangi masa penahanannya.

Adapun Luthfi didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait rekomendasi kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian. Dia dan Ahmad Fathanah diduga menerima uang dari PT Indoguna Utama senilai Rp 1,3 miliar.

Selaku anggota DPR sekaligus Presiden PKS, Luthi didakwa memengaruhi pejabat Kementan agar menerbitkan rekomendasi kuota impor. 8000 ton untuk PT Indoguna Utama. Selain itu, Luthfi didakwa menyamarkan harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.