JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi selama ini. Penilaian itu disampaikan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat M Misbakhun saat diskusi "Mencintai dan Mengkritisi Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Selasa (30/10/2012).
Misbakhun memberi contoh penanganan kasus cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Para penerima cek perjalanan, yakni sejumlah anggota Dewan dijerat dengan pasal gratifikasi dengan hukuman yang ringan.
"Tapi Miranda S Gultom (Deputi Gubernur Senior BI) kena pasal suap. Ini kan enggak nyambung," kata Misbakhun.
Contoh lain, tambah Misbakhun, ketika dalam suatu pertemuan informal, salah satu pimpinan KPK pernah menyebut akan ada penyidikan suatu kasus. Hal itu diungkap secara off the record dan diminta tidak diungkap ke publik. Namun, kata Misbakhun, kasus itu tidak diungkap sampai sekarang.
Kritikan juga disampaikan pengacara Partai Demokrat Patra M Zen. Menurut dia, ada perlakukan tidak adil oleh penyidik KPK. Dia memberi contoh suatu tersangka hanya boleh didampingi satu pengacara. Namun, ketika tersangka lain yang memiliki jabatan penting, kata dia, diizinkan untuk didampingi hingga tiga pengacara.
Contoh lain, lanjut Patra, KPK mengungkap kepada publik siapa saksi yang akan diperiksa. Padahal, kata dia, surat panggilan saksi bersifat rahasia. "Ada beberapa BAP (berita acara pemeriksaan) bisa kita baca di majalah. Kalau bukan orang KPK yang bocorkan, bagaimana bisa ada di majalah itu?," kata Patra.
Patra juga mengkritik rumah tahanan yang dibangun di Gedung KPK. Menurut dia, bukan tidak mungkin setiap hari penyidik KPK bisa menemui tersangka. "Bisa diperas keterangannya tanpa sepengetahuan kuasa hukum," kata pengacara Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dan pengusaha Hartarti Murdaya itu.
Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, apa yang disampaikan itu perlu dicek kebenarannya. Semua kritikan, kata dia, akan menjadi masukan bagi KPK untuk perbaikan. Menurut Johan, KPK tidak mungkin tidak berbuat salah.
"Frame kita selama ini sejak zaman Soeharto penegak hukum itu pasti ada yang kotor. KPK bukan malaikat. KPK bisa salah dalam jalankan tugas karena isinya manusia yang bisa buat salah," kata Johan.
Anda sedang membaca artikel tentang
Politisi Tuding KPK Tak Konsisten Berantas Korupsi
Dengan url
http://informationtechnologyinternet.blogspot.com/2012/10/politisi-tuding-kpk-tak-konsisten.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Politisi Tuding KPK Tak Konsisten Berantas Korupsi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Politisi Tuding KPK Tak Konsisten Berantas Korupsi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment