JAKARTA, KOMPAS.com - Birokrasi yang sulit untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah membuat Olin (43), warga Kalideres, Jakarta Barat, tidak mempercayai program-program pemerintah. Pria yang bekerja sebagai tukang ojek tersebut meminta agar pembuatan Kartu Jakarta Sehat (KJS) bisa dilakukan secara kolektif dari RT atau RW setempat.
"Birokrasi rumit, dulu waktu bikin SKTM saya disuruh ke sana ke mari. Dengan ada KJS, saya ingin coba. Lebih simpel mana SKTM dan KJS," tutur Olin kepada Kompas.com, Kamis (15/11/2012).
Olin mengungkapkan, istrinya yang bernama Rina (38) sakit kanker serviks sejak 2011. Ia harus menjalani kemoterapi.
Satu paket kemoterapi memakan biaya Rp 20 juta. Setelah kemoterapi selesai, istrinya mengalami efek samping mengeluarkan darah ketika buang air besar. Perawatan penyembuhan setelah kemo membutuhkan waktu sekitar 5 tahun.
"Pengobatannya kan berkelanjutan, saya kan kerjanya cuma ngojek ya. Kalau biaya mahal begitu, gimana? Belum lagi berobat jalan harus sampai 5 tahun. Mau bayar pakai apa?" ungkapnya sedih.
Olin menuturkan, untuk mendapatkan keringanan biaya, ia mengajukan SKTM agar bisa dirawat ke rumah sakit kanker di Jakarta Barat. Namun ketika mengurus surat-surat tersebut, ia mengalami kesulitan karena dilempar sana sini oleh pemerintah. Untuk itu ia mencoba mengajukan KJS.
"Saya mau coba juga menggunakan KJS. Saya lihat di TV, Pak Jokowi kan juga sudah membagikan dari rumah ke rumah," ungkapnya.
Namun ketika menanyakan kepada ketua RT setempat untuk agar pembuatan KJS dilakukan secara kolektif di lingkungan RT, mereka belum bisa memberikan jawaban. Ia tidak percaya pembuatan KJS melalui birokrasi yang menyulitkan.
Olin sebenarnya juga sudah mengetahui prosedur membuat KJS, seperti ber-KTP dan memiliki KK DKI Jakarta. Kemudian warga diminta untuk mendatangi Puskesmas terdekat.
Akan tetapi, ia mengaku enggan mendatangi Puskesmas karena trauma dengan birokrasi pembuatan surat-surat untuk mendapatkan kemudahan berobat.
"Kalau harus datang ke Puskesmas semua, ya antrenya sampai ribuan dong di Puskesmas. Kemarin aja Jokowi datang ke rumah warga. Masak sekarang Pak RT enggak bisa," ujarnya.
Menjawab keluhan Olin. Kepala Puskesmas Kalideres drg Kristy Wathini mengatakan, sebenarnya warga bisa berobat gratis walaupun belum mendapatkan KJS. Mereka bisa menggunakan KTP dan KK. Jika penyakitnya tidak bisa ditangani Puskesmas, petugas Puskesmas akan memberi surat rujukan untuk berobat ke RSUD.
Kristy menambahkan, setelah mendapat surat rujukan ke RSUD dan RSUD tidak memiliki alat atau tidak mampu mengobati, pasien akan mendapatkan surat rujukan ke RS khusus seperti RS Dharmais khusus kanker, RS Jantung Harapan Kita, RSCM, dan beberapa rumah sakit lainnya yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta.
Berita terkait dapat diikuti di topik:
100 HARI JOKOWI-BASUKI
Editor :
Ana Shofiana Syatiri
Anda sedang membaca artikel tentang
Trauma Urus SKTM, Olin Berharap KJS Diurus RT
Dengan url
http://informationtechnologyinternet.blogspot.com/2012/11/trauma-urus-sktm-olin-berharap-kjs.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Trauma Urus SKTM, Olin Berharap KJS Diurus RT
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Trauma Urus SKTM, Olin Berharap KJS Diurus RT
sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment